Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi IV DPRD Pekanbaru Jadwalkan Rapat dengan OPD

PEKANBARU – Komisi IV DPRD Pekanbaru dijadwalkan akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada pekan depan. Agenda ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang terjadi di Kota Pekanbaru, termasuk aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota dewan.

OPD yang akan hadir dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois S.Ag., mengungkapkan bahwa isu utama yang akan dibahas adalah masalah banjir dan infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan utama masyarakat.

“Setelah reses kemarin, keluhan masyarakat tidak jauh berbeda, masih banyak yang menyuarakan soal banjir dan infrastruktur jalan. Maka dari itu, pekan depan kami panggil OPD bersangkutan untuk membahas solusi konkret,” ujar Rois, Rabu (4/12/2024).

Komisi IV, yang fokus pada bidang infrastruktur, akan menanyakan progres serapan anggaran serta langkah yang telah dilakukan OPD dalam menangani masalah banjir.

”

Pertama, kami ingin mendapatkan informasi terkait serapan anggaran. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana progress yang sudah dilakukan,” tambahnya.

Rois juga menyoroti pentingnya optimalisasi armada dan pasukan kuning yang dimiliki oleh Pemko Pekanbaru, meskipun jumlahnya terbatas.

“Armada yang ada dan pasukan kuning harus dimaksimalkan, sehingga curah hujan yang makin tinggi tidak menjadikan Pekanbaru genangan rutin,” tegas politisi PKS ini.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab penanganan banjir tidak hanya berada di pundak Dinas PUPR, melainkan juga melibatkan dinas lain dan seluruh komponen masyarakat.

Menurut Rois, Pemko Pekanbaru harus mampu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama menangani persoalan banjir dan infrastruktur.

“Penanganan banjir ini butuh kerja sama lintas sektor. Tidak hanya tanggung jawab Dinas PUPR, tetapi dinas lainnya, bahkan masyarakat di kecamatan dan kelurahan, juga harus berpartisipasi aktif,” tutup Rois.

Sumber: Riau Aktual